Kemendikdasmen Resmi Cabut Suket Penyetaraan SMA Gibran, Sidang Gugatan PTUN Gugur

INFORKAMPUS.COM, JAKARTA — Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia (Kemendikdasmen) secara resmi mencabut Surat Keterangan (Suket) penyetaraan pendidikan tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) atas nama Gibran Rakabuming Raka. Kebijakan ini diambil sebagai bentuk kepatuhan institusi kementerian dalam mengeksekusi putusan Mahkamah Agung (MA) yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht).

Pencabutan dokumen administrasi pendidikan tersebut secara resmi dipaparkan oleh tim kuasa hukum Kemendikdasmen dalam persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta Timur pada Kamis (12/11/2026). Dengan ditariknya objek sengketa, majelis hakim secara resmi menyatakan gugatan yang tengah berjalan dinyatakan gugur dan persidangan dihentikan.

Keputusan Resmi Dirjen Kemendikdasmen Nomor 206 Tahun 2026

Langkah pencabutan ini tertuang secara formal dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen Nomor 206 Tahun 2026 yang ditandatangani oleh Dirjen Tatang Muttaqin tertanggal 11 November 2026.

Keputusan tersebut secara sah membatalkan dan mencabut Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019 tentang penyetaraan ijazah luar negeri yang sebelumnya diterbitkan oleh instansi terkait. Surat keputusan pembatalan tersebut kemudian diserahkan langsung kepada Ketua PTUN Jakarta serta majelis hakim pemeriksa perkara nomor 255/G/2026/PTUN.JKT.

“Sebagai pelaksanaan atas putusan perkara yang telah berkekuatan hukum tetap, kami telah menyampaikan surat pencabutan resmi kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Dengan demikian, objek yang disengketakan secara hukum administrasi telah dicabut oleh pihak kementerian,” tegas tim kuasa hukum Kemendikdasmen di hadapan persidangan.

Majelis Hakim PTUN Nyatakan Gugatan Gugur

Menanggapi penyerahan surat keputusan pencabutan dari pihak kementerian, Majelis Hakim PTUN Jakarta yang dipimpin oleh Ketua Majelis Rachmadi mengambil penetapan hukum menghentikan perkara.

Dalam pertimbangan putusannya, majelis hakim menegaskan bahwa sengketa tata usaha negara mensyaratkan adanya Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang masih berlaku sebagai objek sengketa. Karena Kemendikdasmen telah mencabut surat keterangan penyetaraan tersebut guna mematuhi putusan Mahkamah Agung Nomor 742 K/TUN/2026, maka objek gugatan dinyatakan tidak ada lagi.

“Mengadili, menyatakan gugatan Penggugat gugur. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara,” ucap hakim ketua saat membacakan amar putusan di ruang sidang PTUN Jakarta.

Sudut Pandang Pendidikan: Urgensi Standar Penyetaraan Ijazah Luar Negeri

Polemik mengenai penyetaraan dokumen pendidikan lulusan luar negeri ini menjadi pelajaran penting bagi tata kelola administrasi pendidikan nasional di Indonesia. Prosedur penyetaraan ijazah (credential evaluation) bagi siswa maupun mahasiswa lulusan institusi mancanegara menuntut kejelasan regulasi, akurasi verifikasi kurikulum, serta transparansi tanpa pengecualian.

Pemerintah melalui kementerian teknis diharapkan semakin memperketat verifikasi konversi satuan kredit, kurikulum, dan jenjang pendidikan formal yang ditempuh di luar negeri agar setara dengan standar kurikulum nasional Indonesia (Kemendikdasmen dan Kemendiktisaintek).

Kepastian Hukum dan Transparansi Administrasi Negara

Kepatuhan Kemendikdasmen dalam mencabut produk administrasinya pasca-putusan kasasi MA dinilai sebagai langkah positif dalam menjaga prinsip negara hukum (rule of law). Praktisi hukum tata negara menilai bahwa setiap pejabat tata usaha negara berkewajiban segera mengeksekusi putusan yudikatif yang telah mengikat.

Dengan berakhirnya pemeriksaan di PTUN dan dicabutnya suket tersebut, status administratif penyetaraan pendidikan yang bersangkutan kini telah berkekuatan hukum tetap dan tidak lagi memiliki daya laku administratif di lingkungan Kemendikdasmen.