Kabar Wapres Gibran sampaikan niat mundur ke Presiden Prabowo jadi sorotan. Pihak Istana beri penjelasan soal status resmi dan fakta sebenarnya.
Jakarta – Ruang publik dihebohkan dengan kabar yang menyebutkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka siap mundur dari jabatan Wapres. Isu ini langsung memicu berbagai tanda tanya masyarakat: benarkah orang nomor dua di Indonesia itu telah melepas jabatannya, atau kabar tersebut sekadar dinamika politik di balik layar?
Kabar ini bukan sekadar rumor tanpa dasar. Informasi bermula dari keterangan resmi pihak Istana Kepresidenan Jakarta usai pertemuan tertutup antara Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka pada Selasa (10/11/2026). Pertemuan yang berlangsung selama kurang lebih 2,5 jam tersebut membahas berbagai persoalan terkini, termasuk dinamika hukum yang tengah dihadapi Gibran.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengonfirmasi bahwa dalam forum empat mata itu, Gibran memang menyampaikan niat serta keterbukaannya untuk mengundurkan diri sebagai bentuk pertanggungjawaban etis di tengah polemik verifikasi dokumen pendidikannya.
Respons Presiden Prabowo dan Arahan Istana
Menanggapi hal tersebut, Mensesneg meluruskan bahwa Presiden Prabowo tidak serta-merta mengabulkan atau menolak niatan sang wakil. Kepala Negara justru memberikan pandangan bijak dan sejumlah saran strategis.
Prabowo meminta Gibran untuk tetap tenang dan fokus menghadapi proses hukum yang sedang berjalan. Presiden menyarankan agar keabsahan dokumen yang dipermasalahkan diuji secara transparan melalui jalur peradilan yang sah di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Langkah ini dinilai penting untuk memastikan kepastian hukum serta menjaga murwah institusi kepresidenan.
Gibran sendiri menyampaikan sikap menghormati masukan dari masyarakat luas dan menyatakan siap mengikuti arahan Presiden untuk menempuh pembuktian hukum terlebih dahulu.
Meluruskan Status: Niat Mundur Belum Berarti Resmi Berhenti
Publik perlu membedakan secara jernih antara "menyampaikan niat atau menawarkan pengunduran diri" dengan "mengundurkan diri secara resmi".
Penyampaian niat dalam pertemuan tertutup merupakan sikap politis dan moral seorang pejabat publik. Sementara itu, pemberhentian atau pengunduran diri Wakil Presiden Indonesia harus melalui mekanisme ketatanegaraan yang baku sebagaimana diatur dalam UUD 1945. Proses tersebut membutuhkan surat resmi pengunduran diri yang diajukan ke parlemen serta diproses melalui sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Hingga saat ini, belum ada surat resmi pengunduran diri yang diajukan. Istana menegaskan bahwa roda pemerintahan tetap berjalan normal, dan Gibran Rakabuming Raka masih menjalankan amanah dan tugas konstitusionalnya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia.
Sumber: Keterangan Pers Istana Kepresidenan RI (Mensesneg Prasetyo Hadi), CNBC Indonesia, Tirto.id, Detikcom.
