UGM Bentuk Tim Pencari Fakta Usut Dugaan Kekerasan Demo Jogja, 7 Mahasiswa Resmi Dipulangkan

INFORKAMPUS.COM, SLEMAN — Dinamika unjuk rasa mahasiswa dan elemen masyarakat sipil di kawasan Gedung DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang meluas hingga area Bundaran Universitas Gadjah Mada (UGM) pada 10 November 2026 berbuntut panjang. Menyikapi tindakan represif dan penyisiran oleh aparat kepolisian yang menyasar civitas akademika, pimpinan UGM secara resmi mengambil sikap tegas dengan menginisiasi pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) lintas perguruan tinggi.

Langkah strategis ini diambil guna menelusuri fakta lapangan secara independen, objektif, dan berbasis data ilmiah terkait dugaan aksi kekerasan berlebihan selama proses pengamanan demonstrasi berlangsung.

Jemput Bola ke Mapolda: 7 Mahasiswa UGM Berhasil Dipulangkan

Kericuhan yang terjadi pada peringatan Hari Pahlawan tersebut sempat membuat ketegangan memuncak saat aparat menyisir massa hingga radius sekitar kampus UGM dan menembakkan gas air mata. Dalam operasi pengamanan Polda DIY, belasan demonstran diamankan, termasuk mahasiswa UGM dari berbagai fakultas.

Merespons situasi darurat tersebut, Rektor UGM Prof. dr. Ova Emilia, M.Med.Ed., Sp.OG(K)., Ph.D bersama jajaran pimpinan universitas langsung bertolak mendatangi Markas Polda DIY pada Rabu (11/11/2026) sore untuk berkoordinasi langsung dengan pihak kepolisian.

Hasil koordinasi intensif tersebut membuahkan hasil nyata. Sebanyak 7 mahasiswa UGM resmi dibebaskan dan dipulangkan pada Rabu malam pukul 20.00 WIB. Rinciannya mencakup 6 mahasiswa dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIPOL) serta 1 mahasiswa dari Fakultas Kehutanan. Sementara itu, satu mahasiswa dari Fakultas Filsafat dilaporkan masih harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit akibat cedera fisik yang dideritanya.

“Pintu UGM selalu terbuka apabila masih ada mahasiswa yang mengalami kekerasan dalam aksi 10 November, sedang menjalani perawatan, atau membutuhkan bantuan hukum dan pendampingan lainnya. Setiap laporan akan kami terima dengan serius dan ditindaklanjuti,” tegas Rektor Ova Emilia dalam jumpa pers di Gedung Pusat UGM, Kamis (12/11/2026).

Pemeriksaan Visum di RSA UGM Jadi Dasar Bukti Ilmiah

Langkah perlindungan kampus tidak berhenti pada pemulangan fisik mahasiswa semata. Dekan FISIPOL UGM, Prof. Dr. Phil. Gabriel Lele, S.IP., M.Si., mengonfirmasi bahwa seluruh enam mahasiswa FISIPOL yang baru saja keluar dari tahanan Mapolda DIY langsung diarahkan ke Rumah Sakit Akademik (RSA) UGM untuk menjalani pemeriksaan medis menyeluruh dan prosedur visum et repertum.

“Kami ingin memastikan kebenaran informasi yang beredar secara saintifik. Langkah visum di RSA UGM penting agar kami memiliki bukti medis yang valid dan akurat mengenai kondisi kesehatan fisik mahasiswa,” ungkap Gabriel Lele. Ia menambahkan bahwa fokus utama fakultas saat ini adalah pemulihan psikologis dan rasa aman mahasiswa sebelum dimintai keterangan lebih jauh mengenai kronologi insiden penangkapan.

Gandeng Kampus Lain Bentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF)

Demi menjaga transparansi dan independensi, UGM berinisiatif membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) dengan menggandeng berbagai perguruan tinggi di Yogyakarta dan sekitarnya. Tim independen ini bertugas mengumpulkan kesaksian warga terdampak, rekaman video amatir, keterangan korban, serta menganalisis kepatuhan prosedur pengamanan oleh aparat penegak hukum.

Wakil Rektor UGM Bidang Kemahasiswaan, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Alumni, Dr. Arie Sujito, S.Sos., M.Si., menegaskan bahwa universitas memiliki mandat moral untuk menegakkan keadilan berbasis bukti (evidence-based advocacy).

“Sikap ilmiah itu fondasi utama. Setiap keputusan dan evaluasi, termasuk keputusan negara dalam penanganan ketertiban umum, harus berpijak pada data yang dapat dipertanggungjawabkan. Kami menghormati institusi kepolisian, namun kampus memiliki koridor konstitusional untuk menjaga hak-hak warga sipil dan melindungi kebebasan demokrasi,” terang Arie Sujito.

Kampus Adalah Ruang Aman: Kritik Bukan Ancaman Bagi Demokrasi

Peristiwa bentrokan ini memicu keprihatinan luas dari Dewan Guru Besar, Senat Akademik, serta aliansi mahasiswa se-Indonesia. UGM menggarisbawahi bahwa kampus adalah safe space (ruang aman) bagi diskursus intelektual dan penyampaian aspirasi publik yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945.

Rektorat UGM menegaskan komitmennya untuk menanggung seluruh biaya perawatan medis mahasiswa terdampak, menyiapkan tim advokasi hukum tanpa dipungut biaya, serta memberikan pendampingan konseling trauma.

“Kritik bukanlah ancaman bagi demokrasi. Justru kedewasaan sebuah bangsa diuji dari kemampuannya mendengarkan, menghargai, dan merespons kritik generasi muda secara beradab,” pungkas Prof. Ova Emilia.